Gelisah mendengar isu akan digantinya Menteri BUMN Mustafa Abubakar membuat beberapa Tokoh dan Ulama Aceh datang ke Jakarta. Mereka meminta Ketua DPR RI Marzuki Alie menyampaikan pesan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mempertahankan satu-satunya putra asal Aceh di Kabinet Indonesia Bersatu II.

“Kami datang menyampaikan kegelisahan masyarakat Aceh mendengar isu satu-satunya putra Aceh di Kabinet Indonesia Bersatu II akan diganti. Kami meminta Pak Marzuki selaku Ketua DPR dapat membantu menyampaikan aspirasi kami kepada Presiden agar mempertahankan Pak Mustafa Abubakar,” kata Tengku H. Marhaban Adnan pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Muna dalam pertemuan di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/10/11).

Ia menambahkan pada Kabinet Indonesia Bersatu I, Presiden SBY telah memberikan apresiasi kepada masyarakat Aceh dengan mengangkat tiga orang putra Aceh sebagai menteri. Mereka adalah Syofyan Djalil - Meneg BUMN, Menteri Sosial - Bachtiar Chamsah dan Menteri Perhubungan - Jusman Syafii Djamal.

Namun pada Kabinet Indonesia Bersatu II putra Aceh yang dipercaya hanya satu orang yaitu Menteri BUMN, Mustafa Abu Bakar. Padahal dukungan rakyat Aceh dalam Pemilu Presiden lalu nyaris mutlak yaitu mencapai 93,8 persen.

Menjawab aspirasi ini Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan sudah menjadi tugasnya sebagai wakil rakyat menerima setiap aspirasi dari rakyat yang diwakili. Ia menekankan siap membantu sesuai kapasitasnya. “Prinsipnya sudah paham saya, bisa kita sampaikan aspirasi ini kepada Presiden SBY mudah-mudahan belum terlambat. Saya rasa ini bukan politisasi tapi sekedar harapan rakyat,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrat ini menilai kinerja Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar cukup baik, sehingga secara pribadi ia termasuk ikut mendukung agar dipertahankan. Namun ia meminta segenap pihak menyadari di Indonesia terdapat 33 provinsi. Tentu tidak mungkin Presiden mengakomodir para menteri mewakili seluruh daerah di Indonesia. “Saya  rasa banyak putra daerah terbaik termasuk dari Aceh memegang jabatan lain selain menteri,” imbuhnya.

Ketua Komisi VII Teuku Riefky Harsa yang ikut mendampingi Ketua DPR menilai kebijakan memilih dan mengangkat menteri adalah kewenangan penuh Presiden. “Aspirasi Tokoh dan Ulama Aceh ini kita teruskan.  Namun kalau bicara kinerja pantauan kita sejauh ini Pak Mustafa Abu Bakar kementriannya cukup bersih, tidak terdengar ada kasus-kasus seperti yang lain,” tambahnya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh juga terlihat mendampingi Ketua DPR menerima aspirasi Tokoh dan Ulama Aceh yaitu Sayed Fuad Zakaria, anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar, serta anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Muslim. (iky)